Dirlantas : Sistem E-tilang sebagai Jawaban Reformasi Hukum

  • Share
img-20161103-wa0012
Pelatihan Aplikasi Tilang Elektronik.

Jakarta,Deteksionline.com Selama ini penegakan hukum masih terkesan lambat, berbelit-belit , birokratis dan kental adanya praktek-praktek pungutan liar (Pungli) serta kurang transparan, bisa dikatakan ini sebuah fenomena. Oleh karena itu Reformasi Hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka pemerintah perlu menjawab tantangan tersebut yaitu dengan membangun sebuah sistem.

Direktur Lalu lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ermayudi Sumarsono melalui Jubirnya AkBP Budiyanto sontak memberikan Jawaban yang dinilai tepat guna mengatasi fenomena yang sudah telanjur melekat dalam persepsi masyarakat. Berkaitan dengan penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas  yaitu dibangunnya suatu sistem , yaitu sistem ‘ E – tilang ‘.

Dijelaskan bahwa sistem E-tilang atau  ELE ( Electronic law enforcement ) = Penegakan hukum dengan sistem elektronika adalah suatu sistem yang dibangun untuk memberikan ruang kepada pelanggar menitipkan Denda tilang ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) melalui On-line secara otomatis dengan menggunakan fasiltas E-Bangking, SMS Bangking serta ATM. Aplikasi ini secara otomatis akan terkkoneckting dengan BRI, Kejaksaan dan Pengadilan.

“Jadi pada saat pelanggar sudah menitipkan uang (denda tilang) di Bank, dan sudah mendapatkan notifikasi dari Bank dengan tanda- tanda khusus, Barang bukti langsung dapat diambil di petugas Kepolisian, kemudian
Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang besarnya denda akan disampaikan ke pelanggar, apabila penetapan lebih kecil dari dari denda yang dititipkan  maka secara otomatis sisa uang akan dikembalikan kepada Pelanggar,” ujar Kombes Pol Ermayudi Sumarsono dalam siaran persnya melalui Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, di Jakarta, Selasa (8/11).
Sebelum sistem ini berjalan pihak Ditlantas Polda Metro Jaya telah mempersiapkan segala hal yang menyangkut tentang sistem tersebut seperti sumber daya manusia (SDM) serta Payung hukumnya.

“Agar masyarakat tidak kaget maka perlu diperkenalkan kepada Masyarakat sehingga  terbangunnya penegakan hukum yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntable dan mudah diakses,” tambahnya.

Dikatakan lagi bahwa sistem ini sedang dalam proses sehingga memerlukan waktu, kesiapan, pengorbanan,biaya serta political will yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

“Harapan kita agar sistem ini berjalan dengan sukses, agar  merubah  pola pikir konvensional yang cenderung melekat pada kepolisian yaitu lambat, berbelit-belit, birokratis dan kental dengan penyimpangan,” tutup Budiyanto. (Yori/Lis).

 

 413 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *