Close
wilmar sitorus--oke
Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH

JAKARTA, deteksionline:  Pengacara senior Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH berharap Menteri Agraria/Badan Pertanahan Negara (BPN), yang belum lama ini dilantik oleh Presiden Djokowi, Sofyan Djalil, dapat menghidupkan kembali Satgas Politik Pertanahan yang dibentuk pada era Joyo Winoto, Ph.D.

Penting menghidupkan kembali satgas profesional tersebut karena telah banyak membantu pemerintah dalam menyelesaikan Permasalahan Tanah Strategis, khususnya yang sudah selesai dari Lembaga Peradilan sampai di tingkat Peninjauan Kembali (PK).

“Dulu ada satgas tersebut, yang banyak memberikan manfaat kepada pemerintah dan masyarakat. Sekarang tak ada lagi, dan anehnya tak ada keinginan dari beberapa Ketua BPN dan menteri untuk menghidupkannya kembali,” ujar Wilmar Rizal Sitorus kepada Amunisi, Kamis (18/8).

Menurut Wilmar Rizal Sitorus, yang juga pendiri Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan Indonesia (LBH-PI) ini, kinerja menteri yang sebelumnya, sangat memprihatinkan. Tidak ada terobosan-terobosan dalam menyelesaikan persoalan pertanahan.

‘Ya, sebagaimana yang sudah saya prediksi, bahwa  ketiga Menteri ATR/BPN diangkat dan dilantik. Sekarang, harapan saya masih sama dan  lebih yakin bisa lebih baik, mengingat Menteri yang sekarang adalah ekonom dan Non Partai. Namun sangat ditentukan dengan apakah Menteri dapat masukan dari staf- stafnya atau tidak tentang apa-apa  saja yang masih tertunda,  yang sudah ada di dalam BPN,” katanya.

Kalau menyangkut tata ruang, ujar Wilmar, maaf saja sangat memprihatinkan. “Saya tak mampu membicarakan hal itu,” katanya.

Agar masalah pertanahan dapat terselesaikan dengan baik, Menteri yang baru dilantik memang harus lebih banyak mendapatkan masukan dan informasi yang baik dan benar agar setiap keputusannya terarah dan mewakili rasa keadilan.

Tidak seperti sekarang ini banyak sekali kasus pertanahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), tapi belum bisa dieksekusi oleh pemiliknya. Contohnya kasus pertanahan Arthaloka di Jalan Sudirman.

Rudi Pamaputra, pemilik 16.600 meter persegi tanah itu, sejak tahun 1970-an lalu hanya bisa melihat pihak-pihak tertentu menikmati nilai ekonomis tanahnya, seperti parkiran yang terus mendulang untung tapi tak pernah dinikmatinya.

Kemudian bidang tanah di Jalan Gatot Subroto, ada putusan inkrah yang harusnya sudah dapat menyelesaikan sengketa. Tapi hingga kini masih terkatung-katung. Terbetik kabar sertifikat bermasalah dari tanah tersebut diagunkan kepada bank Mandiri untuk mencairkan dana Rp230 miliar.

Sayangnya, pihak Bank Mandiri yang dikonfirmasi melalui surat resmi belum menanggapinya dan tak mau memberikan keteragan resmi. Jika hal itu benar terjadi, maka  ada pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. (dra)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!