Close
pdam
Sidang kasus korupsi PDAM (foto: man)

PANGKALPINANG,deteksionline:  – 2 orang  mantan anggota DPRD kota Pangkalpinang menjadi saksi dalam perkara korupsi   penyertaan modal perusahaan daerah air minum (PDAM) kota Pangkalpinang 2007.  2 matnan anggota DPRD kota Pangkalpinang yang menjadi saksi yakni Suhaili Ishak (sekretaris Pansus) dan Hamzah Suhaimi (wakil DPRD kota Pangkalpinang). Mantan dewan terhormat ini digali keteranganya  secara bersama-sama.

Dalam fakta persidangan terungkap kalau awal penyertaan modal dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung senilai Rp 8,5 Milyar dan pemerintah kota Pangkalpinang Rp 68,5 Milyar dalam proyek PDAM yang dikelola PT Darco Indonesia itu selain tidak memiliki awal payung hukum melalui Peraturan daerah pemprov Bangka Belitung juga tanpa ada kajian yang profesional dari pihak ahli. Terungkap juga kalau ternyata PT Darco Indonesia ternyata tidak memiliki modal (uang) sama sekali dalam pengelolaan PDAM tersebut.

“Semua duit dari Pemda bukan dari Investor (PT Darco Indonsia). (PT Darco Indonesia) cuma melaksanakanya saja dananya sudah ada?” tanya hakim Wuryanta yang juga ketua majelis.
Saksi Suhaili Ishak dan Hamzah Suhaimi  sepakat menyatakan tak tahu.  Mereka berdua melemparkan persoalan dan tanggung jawab tersebut pada pemerintah Kota Pangkalpinang. “Tidak tahu pak,” ucap Hamzah yang senada dengan Suhaili. Suhaili dan Hamzah sendiri duduk berdampingan.

Pernyataan juga dilayangkan secara detil dan rinci kepada anggota DPRD tersebut oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Jaksa Samhori mencecar  terkait latar belakang penyertaan angka Rp 68,5 Milyar oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

“Sudah ada angka belum saat pengesahan penyertaan modal. Atau angka itu dari PDRD sendiri,”
Hamzah Suhaimi menjawab,  “Soal ada tidaknya mencantumkan nilai saya lupa. Tetapi nilai itu mereka menggambarkan sendiri terhadap PDAM ke depan,”. Samhori kembali mencecarnya, “Angka 68,5 Milyar itu datang dari DPRD atau pemerintah.”  “Dari Pemerintah pak,” jawab Hamzah.

Samhori kembali meminta Hamzah untuk mempertegas jawabnya, “Berarti di saat pengusulan sudah ada angka 68,5 M.”  Hamzah justeru kembali membuat bingung Sambori.  “Itu yang saya lupa apakah ada apa gak.” Lalu Samhori memancing kembali yang dibahas oleh pansus itu apa sebenarnya berkaitan dengan angka.”   “Ya seluruhnya pak terutama yang berkaitan dengan angka,” sebut Hamzah.

Disinggung juga soal relevansi angka Rp 68,5 M yang terbilang besar tersebut.  Jadi apa yang dibahas dalam Pansus sehingga menyetujui angka 68,5 M itu?  Namun Hamzah ogah menjawab secara lugas. Dia melemparkan tanggung jawab tersebut kepada pansus. “Secara detilnya saya tidak tahu pak, karena itu pansus pak yang membahasnya,” elaknya.
Nampaknya Samhori kesal akibat jawaban banyak tidak tahu itu. Lalu Samhori mengingatkan anggota DPRD asal Partai Persatuan  pembangunan itu atas konsekwensi tidak tahu tersebut. “Jangan sampai jawab banyak tidak tahu ya. Kasus ini memang sudah lama dan saya juga sudah lama ini, ingat bapak sudah disumpah dan bertanggung jawabanya pada Tuhan.”

Tidak sampai di situ saja, jaksa juga mencecar soal bagaimana neraca rugi laba PDAM kota Pangkalpinang sebelum pengesahan penyertaan modal. Suhaili Ishak awalnya dengan enteng menjawab, “tidak pernah.”  Lalu diceletuk Samhori, “jadi ujuk-ujuk langsung disah saja ya.”

Menjelang akhir sidang Suhaili Ishak juga hendak sempat “cuci tangan” saat ditanyai apakah pemerintah kota sudah melaporkan  LPJ (lembar pertanggung jawaban) dari walikota Zulkarnain Karim soal kondisi PDAM kepada ketua DPRD. Awalnya Suhaili hendak mengelak, “maaf pak tahun tahun 2009 saya belum ketua Dewan, ketuanya masih Junaidi Talib.”

Lalu langsung disanggah oleh Samhori kalau tahun 2009 itu ada pencairan dana PDAM. Apa rekomendasi dari  pimpinan dewan.“ Lalu dijawabnya,  “itu tugas komisi pak, jadi setiap alat kelengkapan dia memanggil mitra masing-masing. Saya setiap ada laporan dari BPK (badan pemeriksa keuangan) kita serahkan pada komisi membentuk alat-alat lagi yang khusus gitu pak”.

Selain 2 anggota DPRD itu  juga ada 4 birokrat pemerintah yang diperiksa yakni Iskandar Kabiro Keuangan Provinsi Bangka Belitung, Nasir Kabid Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Suprin bendahara sekretariat daerah Provinsi Bangka Belitung dan Paisan Marjon bendahara perbantuan kota Pangkalpinang.  Perkara korupsi  perusahaan daerah air minum (PDAM) kota Pangkalpinang  dengan terdakwa tahap pertama yakni mantan Direktur  Budi Dharma Setyawan. Akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) nomor SR-550/PW29/1/2015 negara telah dirugikan  sebesar Rp 2.385.305.086,90.

Perbuatan terdakwa dijerat pidana pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 2001 jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP..(man)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!