PRB Siap Berkompetisi di Pemilu 2019

  • Share

IMG-20160730-WA0002[checklist][/checklist]JAKARTA , Deteksionline: Partai Rakyat Berdaulat (PRB) mendaftarkan  diri sebagai partai peserta Pemilu di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jumat (29/7).

Ketua Umum DPP PRB Rahmatullah didampingi Sekjen Ali Saroni menjelaskan pihaknya telah menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan , seperti  salinan akta notaris yang memuat data pendiri dan AD/ART partai, pernyataan nama lambang dan tanda gambar,  bukti rekening partai, hingga persyaratan kepengurusan di daerah.

Partai yang dimotori anak-anak muda ini optimis lolos persyaratan yang dibutuhkan dan bisa diterima di masyarakat. Serta siap bertarung dalam Pemilu 2019 mendatang.

“100 persen persyaratan sudah kami serahkan, termasuk susunan kepengurusan di 34 provinsi,  susunan di  kabupaten/kota,  serta     kecamatan di seluruh Indonesia,” kata Rahmatullah.

Dengan hadirnya PRB, maka sedikitnya sudah ada tujuh partai yang mendaftar di Kemenkumham, yaitu Partai Rakyat, Partai Priboemi, Partai Idaman, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya, dan Partai Indonesia Kerja.

Rahmatullah menjelaskan, kehadiran PRB, ingin melakukan koreksi total terhadap jalanannya pemerintah RI yang banyak melenceng dari tujuannya. PRB ingin mengembalikan kedaulatan yang saat ini ini dikuasi para elit partai dan penguasa.

“Katanya kedaulatan di tangan rakyat, tapi prakteknya kedautan rakyat dirampas dan dibajak dari rakyat. PRB akan mengembalikan kedulatan di tangan rakyat,” katanya.

Sebagai contoh, katanya, pengelolaan partai yang mirip badan usaha, kekuasaan obsolut, tidak terkontrol dan muncul dinasti di sana-sini. Salah satu yang akan membedakan PRB dengan partai lain adalah yang calon anggota legislatif dan kepala daerah ditentukan rakyat langsung.

“Peran DPP maupun DPD hanya sebagai administrator dan fasilitator. Rakyat yang menentukan. Tidak ada lagi wakil rakyat dipilih pengurus partai di pusat atau provinsi. Biar rakyat di desa yang menentukan. Mekanismenya, melalui Bamusdes (Badan Musyawarah Desa) yang tersebar di seluruh DPD II,” paparnya.

Lebih lanjut tentang kelanjutan pasca pendaftaran sesuai UU No 2 2011 (tentang Parpol) dan ketentuan Menteri Kemenkumham Yasona Laoly,   rencananya daftar kepengurusan di dokumen pengajuan tersebut akan  diverifikasi secara factual oleh tim  khusus.

Tim akan  melakukan verifikasi factual  di lapangan guna menghindari adanya data kantor wilayah atau kantor cabang ’’siluman’’.

Selain itu, ketentuan jumlah kantor wilayah maupun cabang wajib dipenuhi tanpa pengecualian. Rencananya, proses verifikasi dilaksanakan hingga Oktober 2016. Pengumuman kelolosan dilakukan sebulan kemudian atau November 2016.

Kelolosan verifikasi di Kemenkum HAM hanya memberikan legitimasi hukum atas berdirinya partai. Untuk bisa ikut serta dalam Pemilu 2019, partai tetap harus mengikuti verifikasi lanjutan berdasar UU Pemilu yang dikomandoi Komisi Pemilihan Umum.

Yori/Puji

editor: kh

 

 779 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *