Mahfud MD: Indonesia Tak Harus Minta Maaf!

  • Share
mahfud md
Mahfud MD (foto: istimewa)

JAKARTA, deteksionline: Majelis hakim dari International People’s Tribunal/ Pengadilan Rakyat Internasional  (IPT) menyatakan Indonesia telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas terjadinya pembunuhan massal 1965. Keputusan yang dibacakan ketua majelis hakim Zakeria Jacoob itu ditayangkan melalui pemutaran video di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Rabu, 20 Juli 2016.
Majelis hakim juga merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga mereka, termasuk melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Majelis hakim merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf pada para korban, penyintas, dan keluarga mereka,” kata Nursyahbani Katjasungkana, Koordinator IPT 1965, di Jakarta, Rabu ini.

Menanggapi hal ini, Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat putusan Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 1965 tidak bersifat mengikat sehingga tidak memiliki pengaruh bagi negara.

“IPT itu bukan pengadilan (resmi) dan keputusannya tidak mengikat. Sama sekali tidak mengikat,” ujar Mahfud saat ditemui usai rapat di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis malam.

Menurutnya, dalam sistem hukum di Indonesia hanya dikenal dua macam pengadilan pidana, yakni pengadilan internasional di bawah kewenangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan pengadilan negara di dalam negeri masing-masing.

Pengadilan pidana itu, katanya  hanya dua, pengadilan negara dan internasional. ICC dan pengadilan negara di negaranya masing-masing. “Kalau di Indonesia itu MA (Mahkamah Agung). IPT itu liar,” kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu.

Terkait wacana Yayasan IPT 1965 untuk membawa hasil putusan majelis hakim IPT ke Dewan HAM PBB, Mahfud menganggapnya sebagai sebuah kewajaran karena setiap orang berhak mengajukan laporan ke PBB.

Tidak ada yang Sempurna

Sementara itu, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat Indonesia terutama generasi muda untuk tidak melihat kelemahan bangsa ini pada masa lalu.
“Tidak ada bangsa atau siapapun yang sempurna. Pasti ada kurang lebihnya. Tapi kita lihat yang besarnya, bangsa Indonesia sekarang sedang bagus-bagusnya,” kata dia.

Luhut juga meragukan putusan IPT yang menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1965-1966, pemerintah Indonesia telah membunuh 400-500 ribu warga negara yang dianggap anggota atau berafiliasi dengan PKI.

“Kalau ada yang kurang-kurang seperti tadi itu, kita harus bersama bilang tidak, itu tidak betul. Di mana ada 400 ribu (orang) mati,” katanya.

Tidak Memaksakan Putusan

Seperti diberitakan sebelumnya, rekomendasi lain dari hakim IPT adalah melakukan penyelidikan kejahatan dan melaksanakan tuntutan Komnas Perempuan ataupun Komnas HAM dalam laporan mereka. “Ini dilakukan agar kebenaran bisa ditemukan dan impunitas atas kejahatan itu bisa diakhiri,” kata Nursyahbani.

Menurut Nursyahbani, majelis hakim dalam putusannya menyatakan pembunuhan massal yang bermaksud memusnahkan PKI itu bisa dikategorikan dalam kejahatan berdasarkan Konvensi Genosida tahun 1948. “Ini berarti genosida di Indonesia harus dimasukkan dalam genosida-genosida utama di dunia pada abad ke-20,” tuturnya di YLBHI, Jakarta.

Kesimpulan itu didasarkan atas bukti yang disampaikan tim jaksa penuntut Todung Mulya Lubis. Ini menjadi kesimpulan akhir setelah sidang IPT 1965, yang digelar pada 10-13 November 2015, di Den Haag, Belanda.

Dalam sidang selama empat hari tersebut, tujuh anggota majelis hakim mendengarkan kesaksian para korban dan saksi ahli serta laporan peneliti, baik dari Indonesia maupun luar negeri.

Disebutkan dalam putusan majelis hakim, Indonesia harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan melalui rantai komandonya. Kejahatan tersebut adalah pembunuhan terhadap 400-500 ribu orang, penahanan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual.

Zakeria Jacoob mengatakan IPT 1965 memperoleh otoritas moral suara korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional. “Tribunal menganut pola pengadilan hak asasi manusia formal, tapi bukan pengadilan pidana,” ucapnya seperti dikutip tempo.co

Dia menambahkan, IPT 1965 berwenang mengadili, tapi tidak berwenang memaksakan keputusan. Watak esensial IPT 1965 adalah Tribunal Penyelidikan. Tanpa takut atau mementingkan kalangan tertentu, majelis hakim IPT 1965 berupaya menemukan kebenaran dan berharap memberi sumbangan untuk keadilan, perdamaian, serta rekonsiliasi.

Penayangan video di YLBHI ini dihadiri sekitar 50 orang. Mereka terdiri atas wartawan, aktivis HAM, serta pengamat dari luar negeri. (tim/dra)

 612 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *