Close

ICC Minta Kejagung Tindaklanjuti Temuan BPK

hero indarto
Hero Indarto, S.H, Kepala Divisi Hukum Indonesia Crisis Center

JAKARTA, DOL: -Indonesia Crisis Center (ICC) menyurati Jaksa Agung MudaIntelijen Kejaksaan Agung R.I meminta agar lembaga penegak hukum tersebut menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi di PT Timah dan beberapa anak perusahannya di beberapa kota dan daerah di Indonesia, yang berpotensi merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah.
Kepala Divisi Hukum ICC, Hero Indarto, S.H. kepada Amunisinews.com dan deteksionline.com di kantornya di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Kamis(25/2) membenarkan pihaknya telah mengirimkan surat permintaan tersebut.
“Benar, suratnya sudah kami kirim,” kata Hero Indarto.
ICC adalah lembaga independen yang didirikan oleh Tokoh tokoh
Angkatan 45 DKI Jakarta, yang bergerak dalam rangka penegakan hukum, terutama pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kata Hero Indarto, pihaknya menemukan data-data berdasarkan Audit dari BPK-RI sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Timah dan anak perusahaan di Jakarta, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Muntok, Tobo Ali, New York dan San Francisco tahun 2014.

“Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, kami peduli dan memberikan masukan serta permintaan penyelidikan dengan harapan Kejagung dapat mengembalikan keuangan negara,” ucap Hero Indarto

Dalam surat No.: 003/ICC/SRT/I/2016, tertanggal 18 Januari 2016, dan ditandatangani Ketua Umum H.R. Djoko Sudibyo, SH dan Sekjen Drs.Benny Hutagalung, ICC menyebut beberapa rincian temuan pemeriksaan BPK.

Di antaranya bidang Pengelolaan Pendapatan. Disebutkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan penjualan Logam Timah oleh Bagian Pemasaran PT Timah (Persero) Tbk Tidak didasari Standard Operation Procedure.
PT Timah (Persero) Tbk, PT Tambang Timah, dan PT Bhanda Graha Reksa, juga disebut tidak menjalankan perjanjian kerjasama operasi pengelolaan gudang penyimpanan timah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam butir lain di surat tersebut diungkap pula bahwa Penatausahaan Gudang Spare Part/Suku Cadang Peralatan PT Timah Wilayah Kepulauan Riau dan Riau belum memadai, Penatausahaan atas persediaan barang penjualan di Gudang PT Timah Unit Kepulauan Riau dan Riau tidak memadai dan terdapat logam timah seberat 705 Ton atau senilai Rp193.357.375.900, 00 yang belum jelas legalitasnya serta terdapat logam timah minimal Rp21.817.842.912,00 yang belum jelas keberadaannya.

Sementara disebutkan pula bahwa persediaan logam cor milik PT Timah Industri hilang minimal senilai Rp. 4.111.845.800,00 pada periode tahun 2011-2013. Terdapat produk yang dihasilkan oleh PT Timah Industri yang tidak sesuai spesifikasi dengan nilai Rp73.671.321.334,00 yang berpotensi merugikan perusahaan.

Pengelolaan Biaya. Selain menyoroti masalah pengelolaan pendapatan. ICC, menyebut terdapat persediaan barang langsung suku cadang kapal Singkep 31 yang sudah tidak beroperasi dan terjadi pengambilan sparepart kapal yang telah dihapuskan untuk digunakan di kapal lainnya, juga soal perlakuan penatausahaan dan pencatatan barang notifikasi minimal senilai Rp. 23.173.144.000,00 tidak tepat.

“Kami juga menyampaikan bahwa kegiatan penambangan bijih timah yang dilaksanakan oleh PT. Timah melalui skema sewa peralatan tambang darat dan tambang laut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Hero Indarto

Masih adalagi yang disampaikan ke Kejagung, misalnya soal pengamanan tambang darat belum meminimalisir risiko pelanggaran objek tambang, pembayaran sewa peralatan tambang darat dan pembayaran sewa kapal isap produksi oleh PT. Timah tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian, diantaranya terdapat item pembayaran yang ditetapkan secara subyektif

“Ada temuan yang kami laporkan pula bahwa penerimaan bijih timah tidak sesuai ketentuan diantaranya terdapat potensi biaya penaikan kadar sn yang belum dikenakan sebesar Rp.145.381. 020 ,34. Terdapat pula indikasi bahwa pengelolaan uang muka dinas belum memadai diantaranya terdapat uang muka dinas yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 10.650.529.254,28 dan berpotensi merugikan keuangan perusahaan sebesar Rp.948.991. 048,99,” urai Hero Indarto mengutip uraian surat tersebut.

Pengelolaan Investasi. Selain dua bidang tadi, ICC juga menyoroti pula soal pengelolan investasi, yang menurut laporan BPK belum sesuai dengan peraturan.

Misalnya disebut, proses pengadaan pekerjaan galian tanah pembuatan graving dock iii Selindung antara PT DAK dengan CV Multi Jaya Abadi tidak sesuai dengan peraturan dan PT DAK membayar Rp.68.640.800,00 atas pekerjaan yang tidak tercantum dalam surat perjanjian, serta butir-butir dugaan penyimpangan.

Tak kalah penting, kata Hero Indarto, soal aset. Dilaporkan terdapat
10 (sepuluh) bidang tanah yang belum masuk ke daftar aset tetap PT Timah industri dan belum ada serah terima pabrik tin chemical dari PT Timah kepada PT Timah industri.

Selain menyurati Kejagung, ICC juga meminta kepada Dirjen Pajak
untuk mengusut dugaan dan kemungkinan terjadi Penyimpangan pajak saat terjadi transaksi penjualan timah.

“Kami sudah meminta agar temuan BPK tersebut ditindaklanjuti.
Karena itu, berdasarkan tuntutan reformasi di bidang hukum dengan mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,maka sangat mendesak agar kasus dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara ini, agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Hero Indarto. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!