Close
AKBP Eddy Triswoyo
AKP ET (foto: ist)

PONTIANAK, DOL: Kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran jasa telekomunikasi di lingkungan Polda Kalimantan Barat (Kalbar) yang melibatkan oknum perwira Polda Kalbar AKBP Eddy Triswoyo (ET) sudah dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat.

Perkara hukum yang mencoreng nama baik kepolisian akibat ulah oknum ini segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Pontianak.
Tim peneliti Kejati Kalbar Juliantoro menegaskan dalam waktu dekat berkas perkara korupsi tahun anggaran 2011 – 2014 akan dilimpahkan ke pengadilan. ”Tunggu saja tanggalnya , pasti kami limpahkan secepatnya,” kata Juliantoro kepada wartawan baru-baru ini.

Dia menambahkan, pihaknya telah menerima pelimpahan berkas tahap II dari penyidik.

Dalam kasus ini, kata Juliantoro juga melibatkan tiga pejabat Koperasi Pegawai Telekomunikasi (Kopegtel) jalan Teuku Umar Pontianak, masing-masing Muchamad Yusuf (MY), Kepala Kopegtel Pontianak Febri Supriadi (FS) , mantan Ketua Kopegtel Farida (F) dan manager keuangan Kopegtel Pontianak.

Menurut Juliantoro, keempat tersangka telah dikenakan penahanan sampai 26 Januari kedepan. “Tersangka AKBP ET pada saat itu sebagai pengguna anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bidang Telekomunikasi Internal (TI) Polda Kalbar antara tahun 2011 – 2014 dengan nilai kontrak Rp 11.865.073.052 (Rp 11,8 M) untuk pembayaran jasa telekomunikasi Polda Kalbar dan jajarannya.

Terungkapnya permainan ET ini menurut Juliantoro ketika pada tahun 2008 – 2010 bidang TI Polda Kalbar mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Telkom Divisi Regional VI Kalimantan di Balikpapan melalui PT. Telkom Uber Kalimantan Barat.

Dalam pembicaraan terungkap pada Januari 2011 tersangka AKBP ET ada melakukan pertemuan dengan pihak Telkom untuk membicarakan pengalihan kontrak jasa telekomunikasi dari PT. Telkom Devisi Regional VI Kalimantan di Balikpapan kepada Kopegtel Pontianak. Jasa telekomunikasi dimaksud adalah data internet, penagihan dan pembayaran telpon.

Dijelaskan Juliantoro, ET beralasan hal itu dilakukan agar proses pelayanan yang meliputi maintenance astinet dapat berlangsung efektip.

Kedua belah pihak kemudian menyepakati komitmen fee sebagai konpensasi atas beralihnya pembayaran jasa telekomunikasi oleh bidang TI Polda Kalbar dan jajarannya kepada Kopegtel Pontianak.
Kopegtel Pontianak menerima keuntungan antara 7 – 10 persen. Sedangkan untuk tagihan telepon dikenakan fee sebesar Rp 5 ribu per Satuan Sambungan Telepon (SST) yang dimasukan ketagihan data internet.

Juliantoro mengungkapkan lagi bagaimana ET minta kepada Kopegtel Pontianak agar biaya maintenance Rp 17,5 juta serta voucher sebesr Rp 13,85 juta dikelola sendiri oleh Polda Kalbar melalui dirinya.

Pada 23 Maret 2011 dibuatlah kontrak kerja sama antara Kopegtel Pontianak dengan Polda Kalbar.

”Dalam pencairan dana, ET minta kepada Kopegtel melalui tersangka lain itu agar menambah jumlah tagihan jasa telekomunikasi antara lain untuk jasa CPE voucher Flexy Trendy, jasa maintenance dan biaya telepon tetap serta speedy dan flexi trendy pada setiap bulan antara tahun 2011 – 2014,” ungkap Juliantoro.

“Permintaan itu dilakukan ET secara tertulis melalui surat yang dikirim kepada ketua Kopegtel Pontianak pada setiap bulannya,” ujarnya.

ET dalam suratnya minta agar pencairan dana TI dengan jumlah nominal disebutkan itu supaya dimasukan kedalam tagihan jasa telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kopegtel Pontianak yang sebelumnya telah di mark-up oleh tersangka F.

Akibat perbuatan keempat tersangka itu menurut Juliantoro negara telah dirugikan hingga Rp 6.529.148.875 (Rp 6,5 Milyar). “Ini hasil perhitungan kerugian negara yang telah di audit oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar,” katanya.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(Tim/ amns)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!