Close
Sudirman-Said-3
Sudirman Said (foto: ist)
Rini Soemarno
Rini Soemarno (foto:ist)

JAKARTA, DOL: Gaduh menjadi ciri khas dari Kabinet Kerja yang diusung oleh Jokowi-JK. Entah itu menteri dan Wapres, antarmenteri, ataupun presiden sendiri. Siapa saja yang masuk daftar reshuffle

Tak ada koalisi, tak ada bagi-bagi kursi. Kata-kata itulah yang terlontar dalam kampanye Jokowi dan JK saat bertarung menuju Istana Merdeka. Namun, janji itu, nyatanya bertolak belakang saat kabinet dibentuk. Justru aroma bagi-bagi “kue” menyeruak ke permukaan. Menteri-menteri dari pengusung, termasuk relawan begitu mendominasi. Bahkan, ada menteri yang sebelumnya mendapat rapor merah di era presiden lalu, tetap dipilih.

Eh, selain kental bagi-bagi kursi, juga di antara mereka tidak akur. Ingat saja soal perselisihan Menteri Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pembangunan listrik 10.000 megawatt yang heboh? Untungnya, tantangan debat di depan umum itu, tidak berlanjut. Toh begitu, bukan berarti kabinet adem anyem. “Ledakan” terus terjadi, menyusul Menteri SDM Sudirman Said yang membuka kasus “Papa Minta Saham”.

Kasus tersebut, bukan hanya sekadar menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto “diadili” oleh Badan Kehormatan DPR, juga Luhut Binsar Panjaitan terbawa-bawa. Maklumlah, Menko Politik dan Keamanan, namanya disebut-sebut 16 kali dalam kaset rekaman pembicaraan suara mirip Setya, Reza Chalid dan Bos Freeport Indonesia, Mar’oef S. Bahkan, Luhut pun terpaksa digeret ke BK DPR menjadi saksi.

Lagi-lagi kasusnya mereda, menyusul mundurnya politisi Golkar dari “singgasana” Ketua DPR RI. Posisi Setya, diganti oleh Ade Komaruddin, Ketua Fraksi Golkar. Kasus “Papa Minta Saham” pun mereda.

Evaluasi MenPAN
Tapi, di saat memasuki awal 2016, kabinet kerja yang mengusung Nawacita, lagi-lagi gonjang ganjing. Pasalnya, bukan lagi soal reshuffle jilid 2 yang mencuat ke permukaan, melainkan soal rapor yang digulirkan kadernya Jenderal TNI (Purn) Wiranto, yaitu MenPAN RB Yuddy Christandi. Lelaki asal Sunda ini membuka rapor akuntabilitas kinerja seluruh kementerian dan lembaga negara.

Dalam penelian itu, Yuddy yang semula berada di “Pohon Beringin”, mengurutkan akuntabilitas dari yang tinggi hingga rendah. Ada 4 kementerian yang dinilai akuntabilitas tertetinggi, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri PAN RB dan Menteri PPN/Bappenas. Sedangkan terendah meliputi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM dan kementerian Tenaga Kerja.

Penilaian itu akhirnya membuat gusar banyak orang, khususnya dari kalangan Parpol. Apalagi “rapor” ala Yuddy tadi, digulirkan saat isyu reshuffle meningkat. Tak pelak lagi, tudingan pun diarahkan ke Yuddy: “mengamankan” dari jeretan Reshuffle.

“Menurut saya tidak objektif, kalau dia jadi bagian survei itu. Aneh bin ajaib sekali kalau memasukkan dirinya dirangking tiga lagi. Mestinya dia percayakan penilaian kerja ke lembaga independen, bukan jadi bagian dari yang survei,” kata aktivis Ray Rangkuti. Ia menilai, penelian Yuddy tidak perlu dipublikasikan, cukup dijadikan bahan pertimbangan presiden.

Ray menuturkan, posisi Yuddy yang melakukan penilaian dan pengumuman rapor tentu dipertanyakan mengingat ia merupakan seorang menteri yang juga dinilai. Selain itu, ia melihat posisi Yuddy sebagai orang partai politik ditakutkan memiliki onflik kepentingan.

“Sekarang ini buat gaduh sebab Menpan-RB ikut dinilai dan ia berasal dari partai politik, apalagi ada isu reshuflle,” kata Ray kepada

Begitupun PDIP yang menempatkan kadernya cukup banyak di Kabinet Kerja langsung menjadi gerah. Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno menyebut Menteri Yuddy tengah bermanuver untuk mengamankan posisinya jelang reshuflle.

“Menteri Yuddy membuat gaduh karena ingin mengamankan posisi. Karena nama dia kan juga santer masuk daftar reshuffle,” kata Hendrawan dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu pekan lalu.

Menurut Hendrawan, Presiden Jokowi tidak akan terpaku hanya pada hasil penilaian Kemenpan-RB untuk melakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya. Jokowi memiliki sejumlah penilaian untuk memutuskan mengganti atau mempertahankan menteri-menterinya.”Presiden tidak menggantungkan pada satu jenis evaluasi. Bukan hanya satu aspek untuk memutuskan mengganti menteri. Presiden ini komprehensif, semakin didesak, semakin kokoh dia,” sambungnya.

Politisi PDIP ini menilai reshuffle adalah hal yang sangat wajar. Apalagi sejak awal, Jokowi akan mengganti menteri yang kinerjanya tidak sesuai. “Kalau dalam manajemen kinerja, reshuffle itu hal biasa,” tegasnya.

4 Menteri
Karena membuat gaduh, maka Yuddy pun terseret dalam daftar menteri yang direshuffle, bersama tiga menteri lainnya. Siapa saja? Dalam kajian Institute for Development of Economic and Finance (Indef), yaitu BUMN, PMK, dan ESDM. Menurut peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Amanah Ramadiah Indef menganalisis harapan masyarakat melalui status yang dilontarkan mereka di jejaring sosial Twitter.

Menurut perempuan yang akrab dengan sebutan Ami ini, sebanyak 5,5 ribu tweet mengharapkan Menteri Rini di-reshuffle. Berikut ini bunyi tweet yang diambil dari akun Twitter masyarakat. “Menteri Rini tak becus dan hanya jadi beban,” dan “Perkuat rupiah, Jokowi harus reshuffle menteri BUMN.”

Selain diharapkan di-reshuffle, Menteri BUMN ini ternyata juga didaulat sebagai menteri yang paling banyak mendapatkan citra negatif. Misalnya saat Rini tersandung isu Pelindo, RJ Lino, kereta cepat, dan PMN.

Menteri selanjutnya yang diharapkan Masyarakat di-reshuffle adalah Menko PMK, Puan Maharani. Namun, sepertinya publik menyangsikan menteri yang satu ini Jokowi akan berani mencopotnya.Maklumlah, Puan putri dari bos besarnya PDIP, yang menyebut Jokowi sebagai “petugas partai”

Ami menambahkan sementara untuk Menteri ESDM, publik menilai Sudirman Said terlalu banyak ‘drama’ untuk selamat dari reshuffle. “Publik menganggap menteri ini sosok yang haus pencitraan agar dirinya selamat dari reshuffle,” katanya.

Begitupun soal Sudirman Said. Kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi menduga Menteri Sudirman Said sengaja menebar isu bahwa ada pejabat tinggi yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. agar terhindar dari Reshuffle kabinet.
Bahkan,, kegaduhan bukan hanya dari menteri, tapi juga sang presiden. Ingat saja, kasus penunjukkan Kapolri Budi Gunawan. Gara-gara sinyalemen yang digulirkan KPK era Abraham Samad, mantan Walikota itu labil. Ia menggantikan dengan Badrodin Haiti, kendati Budi yang “orangnya” Megawati tidak terbukti dalam praperadilan. Ataupun juga kasus Pelindo II yang “menelan” korban Komjen Budi Waseso.

Jadi, tak salah bila Ketua MPR Zulkifli Hasan, menilai tidak etis pemerintah gaduh, apalagi antarmenteri bertengkar. Ia membandingkan saat menjabat Menteri Kehutanan era SBY, tidak pernah terjadi kegaduhan seperti pada pemerintahan Jokowi saat ini.

“Waktu saya jadi menteri, tidak ada antarmenteri gaduh, kalau ada kaya gitu, istilahnya bisa kena SP 1,” imbuhnya, seraya mengingatkan bila ada perbedaan antar menteri, tidak perlu gaduh, “Mestinya selesai di sidang kabinet, sudah sampaikan,” ucap Zul yang kini menjadi “gerbong” pendukung Jokowi – JK. (yan/dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!