Close
AGUS RISWANTO KAJATI BABEL
Kajati Babel Agus Riswanto (foto: ist)

PANGKALPINANG,DOL: Penolakan Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk memberikan salinan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Airanyir kepada publik Bangka Belitung kian berbuntut panjang.

Kemarin sore sebagai tahap awal Angkatan Muda Kakbah (AMK) kembali melayangkan suratberisi pernyataan keberatan atas jawaban dari pihak Kejaksaan Tinggi yang tidak memberikan salinan beserta lampiran SP3 Korupsi PLTU Air Anyir Bangka pada tanggal 11 November 2015 lalu. “Kita membalas surat Kejaksaan Tinggi yang kita terima pada tanggal 11 November lalu, yang mana ini surat mereka tidak sesuai harapan publik.

“Maka dari itu kita kembali surati untuk pada dasarnya meminta ulang salinan SP3 guna mendapatkan kepastian hukum pada publik dalam perkara tersebut,” kata salah satu pengurus AMK Bangka Belitung, Marshal Imar Pratama.

Penyuratan kembali tersebut kata Marshal merupakan bagian dari proses pelaporan pada komisi informasi daerah (KID) dalam sengketa informasi. Format surat sendiri kata Marshal berasal langsung dari KID. “KID yang memberikan petunjuk supaya kita kembali menyurati Kejaksaan Tinggi. Dan ini semua bagian dari prosedur yang harus dilalui setelah awal dulu ada penolakan tersebut,” ungkap Marshal.

Mekanisme surat melalui KID itu diharapkannya dapat mengetuk hati kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Agus Riswanto supaya terbuka atas produk hukumnya (SP3) pada publik. Apalagi katanya pihaknya sudah menggandeng KID sebagai tanda serius dalam menggugat hadirnya SP3 pada proyek milik PT PLN senilai Rp 1 Trilyun.

“Kita harapkan Agus Riswanto sebagai pimpinan tertinggi juga jaksa paling senior di Bangka Belitung berani terbuka kalau produk hukumnya (SP3 itu.red) tidak berlatar intervensi apapun. Terbukalah, tapi kalau masih tetap ditutup rapat dampak negatif tidak saja semakin buruknya citranya di mata publik, tetapi juga dia bukan contoh pimpinan serta jaksa senior yang baik bagi bawahan dan jajaranya di Kejaksaan Negeri,” ingatnya.

Sementara itu ketua KID Bangka Belitung, Ahmad membenarkan kalau KID telah memberikan petunjuk kepada LSM untuk kembali melayangkan surat kedua tersebut. Diharapkanya surat kedua selain persyaratan untuk menuju gugatan atas sengketa informasi juga untuk memberi kesempatan kepada lembaga publik seperti Kejaksaan Tinggi untuk terbuka. “Mungkin pada surat pertama ditolak tetapi surat kedua diharapkan terbuka. Kesempatan itu kita buka peluang, semoga saja bisa terbuka,” ujarnya.

Menurut Ahmad SP3 merupakan produk hukum lembaga penegak hukum yang dapat diakses oleh publik guna kepentingan publik dan kelanjutan hukum itu sendiri. SP3 di era kekinian katanya diharapkan jangan sampai tertutup karena kian menuai kecurigaan-kecurigaan negatif. Fatalnya lagi membuat gejolak sosial dan membahayakan stabilitas daerah terlebih di saat krisis listrik tak berkesudahan seperti saat ini.

“Semestinya kalaupun ada pertimbangan lain tidak salah kalau memberikan nomor SP3 saja, sebab itu bisa dijadikan bagian dari objek hukum untuk dipraperdilankan oleh LSM maupun kelompok masyarakat lainya dalam waktu dekat,” anjurnya..(man)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!