Close
SUDIRMAN SAID
SUDIRMAN SAID (FOTO: IST)

JAKARTA, DOL: Alat bukti di persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan permintaan saham PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto, yang menarik adalah rekaman pembicaraan. Menurut sebagian anggota MKD, alat bukti itu ilegal dan dapat dikategorikan melanggar perundangan. Jika ini benar, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan bos Freeport bisa dipenjara dan dihukum denda.

Pada saat Menteri ESDM Sudirman Said diperiksa dalam proses persidangan etika anggota DPR, Rabu (2/12), Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir persoalkan rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto dengan Direktur PT Freeport Indonesia dan pengusaha Riza Chalid. Tindakan itu dapat diduga melanggar perundangan penyadapan.

Kahar mengingatkan, merekam pembicaraan orang lain tanpa izin yang bersangkutan, sama artinya tindakan ilegal. Hal ini lantaran pihak yang merekam pembicaraan Ketua DPR bukan penegak hukum yang diberikan kewenangannya oleh perundangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri ESDM Sudirman Said selaku pembawa alat bukti rekam ke MKD, melempar tanggungjawab atas pihak yang melakukan rekaman kepada Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.

Di dalam persidangan MKD, Sudirman menjelaskan kalau rekaman pembicaraan itu didapat dari bos Freeport. Ia jadikan alat bukti untuk dugaan kasus pencatutan nama Jokowi-JK dan permintaan saham.

Sementara pada kesaksian di sidang MKD, Maroef Sjamsuddin mengakui melakukan perekaman pimbicaraan dirinya dengan Setya Novanto dan Riza Chalid di lantai 21 salah satu hotel di Jakarta. Ia merekam menggunakan telepon selular. Alasannya, menjaga akuntabilitas sebagai orang yang diberi mandat perusahaan Freeport.

Lantas, seperti dikatakan Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir, apakah merekam tanpa izin itu melanggar hukum? Apakah hanya penegak hukum saja yang boleh merekam tanpa izin untuk dijadikan alat bukti hukum?

Seperti diketahui, dibeberapa perundangan membenarkan tindakan penyidik (penegak hukum) melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan tanpa izin pihak yang akan direkam. Yakni, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), UU Psikotropika dan UU Narkotika.

Namun begitu, secara teknis, tindakan tersebut tetap harus mendapat izin dari pihak yang diberi kewenangan oleh perundangan. Prosesnya pun dibatasi waktu, tidak asalan saja. Di dalam ketentuan UU Narkotika dan Psikotropika, yang memberi izin adalah Kepala Polri dan waktunya hanya 30 hari.

Adapun untuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memberi izin Ketua Pengadilan Negeri, batasan waktunya satu tahun. Mengingat pemberi izin pengadilan, maka pengawasan terhadap penyidik yang melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan bersifat vertikal.

Sementara untuk UU KPK, tindakan penyidik lembaga antirasuah ini mendapat restu dari pimpinannya. Hebatnya, tanpa batas waktu yang ditentukan, dan tanpa ada pengawasan. Atau sepanjang proses pengungkapan dugaan kasus korupsi.

Artinya, jika menyimak isi ke empat perundangan di atas, yang boleh melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan secara rahasia adalah penyidik. Tujuan tindakan untuk pembuktian hukum di pengadilan. Dan sekalipun tidak dijelaskan secara rinci di dalam perundangan, jika ada pihak di luar penegak hukum berbuat sama tidak diperkenankan.

Lalu, apakah Maroef Sjamsuddin yang merekam pembicaraan dan Sudirman Said menjadikan alat bukti pada persidangan MKD bisa dipidana? Jika menyimak Pasal 31 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perbuatan itu patut diduga melanggar hukum.

Isi pasal itu menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”

Secara hariah dapat diartikan, jika seseorang merekam secara diam-diam, atau tanpa izin pihak yang direkam, baik berupa gambar maupun suara, tindakan itu dikategorikan sebagai illegal interception. Sanksinya bisa dipidana dan/atau denda.
Pasal 47 UU ITE menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ini adalah penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta.

Jika Setya Novanto dan Riza Chalid merasa dirugikan atas tindakan tersebut, bisa saja menempuh langkah hukum. Yakni, mempidanakan Maroef Sjamsuddin yang diduga melakukan perekaman pembicaraan tanpa izin, serta menyeret Sudirman Said ke pengadilan karena diduga membawa hasil rekaman itu ke MKD. (H. Sinano Esha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!