by

BILA DISERTAI SEMANGAT PERUBAHAN MINDSET Reformasi Kejaksaan Bisa Melaju Pesat

djoko crop
H Djoko Sudibyo, SH

Bila ada yang menyebut reformasi kejaksaan tak berjalan, pendapat tersebut tak sepenuhnya benar. “Kalau dikatakan tersendat, saya setuju. Karena reformasi yang dilakukan secara dadakan tak akan mungkin terjadi. Reformasi birokrasi seperti kejaksaan dan lembaga lain membutuhkan proses yang panjang dengan pencanangan program pembaruan. Reformasi tidak dilaksanakan secara serta merta,” kata Ketua Indonesia Crisis Center (ICC) R Djoko Sudibyo, SH kepada Hendra Usmaya dari deteksi.

Pendapat R Djoko Sudibyo itu diungkapkan terkait proses reformasi kejaksaan yang dinilai banyak pihak tersendat sejak melaksanakan program pembaruan yang dimulai 12 Juli 2007 lalu.

Bagaimana pemikiran R Djoko Sudibyo soal proses reformasi kejaksaan, berikut petikan wawancaranya.

Mengapa Anda tak searah dengan pendapat umum yang menyebut birokrasi kejaksaan tak berjalan?

Pendapat tidak bisa disama ratakan atau stereo tape. Saya punya pendapat sendiri soal birokrasi di instansi penegak hukum seperti di Kejaksaan Agung dan Polri. Coba kita tengok ke belakang. Sesungguhnya, kejaksaan sudah melaksanakan reformasi. Menurut catatan saya, reformasi itu dimulai ketika dilakukan pencanangan Program Pembaruan pada tanggal 12 Juli 2007.

Saya mencermati, sejalan dengan pencanangan program pembaruan itu, ditandatangani 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mencakup pembaruan di bidang Rekrutment, Pendidikan dan Pelatihan, Standard Minimum Profesi Jaksa, Pembinaan Karir, Kode Perilaku Jaksa serta pembaruan di bidang Pengawasan.

Peraturan itu saya nilai sangat tepat. Terlebih, bila mengacu panduan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Menpan. Menurut saya, keenam program pembaruan ini merupakan modal yang sangat besar bagi kejaksaan untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang pada hakekatnya merupakan reformasi yang sifatnya lebih menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek organisasi.

Karena itu Anda yakin Reformasi Kejaksaan berjalan?

Bukan hanya berjalan. Tahun-tahun ke depan, saya malah yakin reformasi kejaksaan akan melaju pesat.

Bisa jelaskan alasannya?

Seperti saya sebutkan tadi. Kejaksaan punya modal yang sangat besar dengan pelaksanaan enam Peraturan jaksa Agung. Terlebih lagi kita semua tahu Jaksa Agung periode ini dijabat oleh M Prasetyo, yang merupakan jaksa karier, yang sudah sangat memahami ke arah mana kemudi Kejaksaan akan di arahkan.

Penunjukkan M Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh presiden, merupakan langkah yang tepat di saat kinerja institusi kejaksaan belakangan ini benar-benar sedang diperhadapkan dengan persoalan profesionalitas.

Banyak fakta yang bisa dijadikan bukti konkret bahwa kinerja kejaksaan memang sedang mengalami kemunduran. Apakah ini yang disebut proses Reformasi Kejaksaan berjalan?

Kondisi itu terjadi jauh sebelumnya. Persoalan kinerja kejaksaan yang buruk menjadi bagian yang menyita perhatian publik dan terpangggil untuk bersama-sama turut berpartisipasi dalam menata dan membangun kembali lembaga kejaksaan yang berwibawa dan bermartabat.

Tentunya hal itu akan terwujud bila dikomandoi oleh pimpinan yang mampu bekerja tanpa ada tendensi keberpihakan serta tidak punya keterikatan dengan pihak mana pun dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Saya kira, penunjukkan M Prasetyo, setidaknya menjawab keraguan masyarakat apakah Kejagung dapat mereformasi diri. Saya pikir ke depan reformasi birokrasi kejaksaan akan berjalan baik dengan terus memperbaiki kinerja.

Terpenting, enam Peraturan Jaksa Agung RI yang saya sebutkan tadi, intinya menjadi acuan untuk mendorong perubahan pola pikir (mindset) penegak hukum dari pola transaksional menjadi orientasi individu yang berintegritas pada penegakan keadilan akan menjadi aspek prioritas dalam program reformasi institusi penegak hukum.

Insan Kejaksaan harus mau mengubah mindset. Reformasi memang perlu pengorbanan, termasuk pengorbanan dengan iklas mengubah pola.

Begitukah?

Menurut saya seperti itu. Perubahan mindset di badan hukum termasuk Kejaksaan dapat berdampak pada peningkatan disiplin dan semangat kerja diri penegak hukum untuk menjunjung tinggi rasa keadilan bagi masyarakat.

Peran Kejaksaan-kan
merupakan bagian integral dari dari penyelanggaraan negara. Sedangkan penyelanggaran Negara tidak bisa lepas dari penegakan hukum terutama dalam kerangka negara hukum.

Selain itu, saya sangat meyakini bahwa, perubahan pola pikir ini membawa penegak hukum dalam mempertanggungjawabkan apa yang dia putuskan dalam konteks hukum secara keilmuan, hukum dan sosial. Jadi inti dari keinginan percepatan Reformasi Kejaksaan adalah semangat dan kesadaran secara iklas dari insan kejaksaan untuk mengubah pola pikir atau mindset tadi.

Sejauh mana Anda melihat perubahan mindset oleh insan Kejaksaan?

Parameternya bukan tidak ada, tapi sulit. Kita lihat soal perubahan pola pikir ini sepertinya menjadi agenda yang terus disosialisasikan oleh pimpinan Kejaksaan sejak dianjurkan oleh Jaksa Agung dijabat Basrief Arief dulu pada rapat kerja Kejaksaan di Cianjur pada Nopember 2011 lalu. ***

 220 total views,  4 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed