Presiden Semestinya Respon Surat Terbuka Minta Perlindungan Hukum

  • Share
wihadi
Wihadi Wiyanto

JAKARTA, DOL- Pengacara Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH mewakili kliennya PT Mahkota Real Estate (MRE) pekan kemarin membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Djoko Widodo (Jokowi).

Dalam surat setebal 8 halaman tersebut, Wilmar Rizal Sitorus memohon Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hak atas tanah seluas 16.600 M2 yang terletak di samping sebelah kiri Gedung Arthaloka Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling No 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Wilmar Sitorus menyebut tanah seluas 23.000 meter persegi adalah milik PT MRE yang diperoleh melalui peralihan hak dari PT Archipelago berdasarkan surat Gubernur DKI Jakarta No. Ad.12/4/17/70 tertanggal 21 Desember 1070.
Kemudian, pemilik tanah melakukan kerja sama dengan Perum Taspen pada tahun 1972, yang penjanjiannya dituangkan dalam akte No.52 tentang penjanjian. Tanah seluas 10.000 meter dijual ke Perum Taspen seharga Rp285 juta.

Tindak lanjutnya, pada 1982 dibangun gedung berlantai 14 yang dijadikan perkantoran dan disewakan sehingga PT MRE menciptakan pemasukan yang sangat besar untuk Perum Taspen.
Tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, PT Taspen (Perum Taspen) bersama aparat Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap seluruh mlik PT MRE, termasuk surat-surat pembelian tanah, karena pemilik PT MRE Rudi Pamaputera dan Ir Widodo Sukarno dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi.

Berdasarkan putusan kasasi MA No. 563-K/Pid/1987 tanah seluas 2,3000 m2 dirampas oleh negara. Tapi, PT Arthaloka Indonesia, yang bukan sebagai pihak dalam akta perjanjian No., 52 memohonkan hak sehingga terbit HGB No.205/Karet Tengsin tanggal 13 Maret 1992, yang HGB-nya berakhir tanggal 2012 lalu.
Terang saja, Rudi Pamaputera, yang saat itu berada dalam penjara, merasa haknya dirampas kemudian melakukan gugatan perdata melalui PN Jakarta Pusat dan hingga Peninjauan Kembali (PK) MA, sebagaimana register perkara NBo., 472.PK/PDT/2000 tanggal 28 Juni 2002.

Amar purtusan PK tersebut, antara lain menyebut tanah seluas 16.600 meter persegi milik PT MRE dan sisanya milik Taspen, yang kemudian melalui Penetapan PN Jakarta Pusat tanggal 30 Nopember 2003 No. 018/2003.Eks. dilakukan eksekusi.
Tindak lanjutnya, BPN DKI Jakarta kemudian menerbitkan SK No. 0196/HGB/BPN.32/BTL/2009, tanggal 28 September 2009 tentang pembatalan HGB No 205/Karet Tengsin atas nama PT Arthaloka, untuk pembatalan tanah seluas 16.600 m2.
Namun disayangkan karena pembatalan sebagian HGB 205 tak serta merta diikuti oleh penerbitan sertifikat atas tanah 16.600 m2 atas nama PT MRE, meskipun putusan MA No. 472 sudah tegas menyatakan tanah 16.600 m2 milik PT MRE.

Bertentangan
Tidak diterbitkannya sertifikat atas nama MRE karena BPN diduga ragu menyusul adanya dua putusan PK- MA No. 472 dan putusan PK-MA No. 47, sehingga dibutuhkan lagi pendapat hukum dari MA.
Tanggal 20 April 2010, BPN melalui Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Aryanto Sutadi mengajukan permohonan pendapat hukum kepada MA, tapi tak mendapat tanggapan serius alias diabaikan.

Disusul kemudian permohonan dari PT MRE, tertanggal 8 Desember 2011, yang meminta kepastian hukum, sekaligus memaparkan bahwa putusan PK-MA No. 48 tidak menyinggung status kepemilikan tanah.

Lagi-lagi, nasib permohonan pendapat MRE nasibnya sama dengan permohonan yang diajukan oleh BPN, tak mendapat tanggapan dari MA.

Kemudian muncul kabar mengejutkan bagi BPN dan PT MRE karena tanggal 8 Mei 2014, keluar fatwa MA berdasarkan permohonan PT Taspen, yang baru diajukan sebulan.
Perndapat hukum tersebut antara lain menyebut Putusan PK- MA No 472 tidak dapat dieksekusi dan HGB yang sudah dibatalkan BPN DKI serta sudah habis masa berlakunya perpanjangannya diserahkan BPN Jakarta Pusat.

Putusan MA yang saling bertentangan kalau bukan adanya suatu kepentingan memang sangat mungkin dan lazim terjadi. Namun sudah menjadi ketentuan dan azas bahwa satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan hak keperdataan adalah lembaga peradilan perdata bukan lembaga peradilan pidana. “Tak satu pun putusan gugatan perdata yang dimenangkan oleh Taspen,” tegas Wilmar

wilmar sitorus--oke
Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH

Harus Direspon
Menanggapi surat terbuka tersebut, anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan Presiden harusnya merespon surat tersebut. “Ya presiden harus peka menelaah isi surat tersebut. Di situ-kan ada itikat baik dari pemilik tanah. Baca di halaman 7 yang berbunyi: Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dan sadar bahwa usia manusia hanya terbatas, mohon kiranya Bapak berkenan memberikan kesempatan agar saya boleh menerima atau mendapatkan Hak Hukum dan Hak atas Tanah yang telah saya perjuangkan sejak Tahun 1972 tersebut.;
Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, dipenghujung usia saya ini, kiranya Bapak berkenan memberikan kesempatan agar saya dapat memberikan yang terbaik untuk Pemerintah, sekaligus merehabilitir nama baik saya dan keluarga, dengan cara ; bermusyawarah untuk mufakat menyelesaikan permasalahan ini dengan prinsip atau syarat, Pemerintah Cq. PT. TASPEN/ PT. Arthaloka Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara, memperoleh keuntungan dan saya ( PT. MRE ) dapat memperoleh Haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
Sebagai bahan pertimbangan lainnya pada kesempatan ini saya sampaikan informasi, bahwa ; berbagai macam latar belakang profesi maupun pejabat, datang silihberganti kepada saya menawarkan jasa untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini, namun semua hanya sia-sia atau tidak ada yang berhasil, sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit yang pada saatnya kelak akan menjadi penyebab kematian saya.,” kata Wihadi Wiyanto mengutip surat tersebut.

Wihadi menyatakan, persoalan hukum yang sudah selesai proses hukumnya harus diselesaikan secara cepat. Apalagi, katanya, Presiden mengusung revolusi mental. “Surat terbuka itu informasi yang diketahui umum. Bila tidak direspon berarti suatu kemunduran. Patut dicurigai ada tebang pilih dalam menyelesaikan persoalan,” katanya.

Dalam surat tersebut juga dipertanyakan saat dirampas dari PT. MRE dan diserahkan kepada PT. Taspen, kenapa yang mengajukan sertifikat PT Arthaloka Indonesia? “Ini mengingatkan kita pada kasus Hambalang. Hak Guna Usaha (HGU), milik sebuah perusahaan langsung dicaplok Dinas Pendidikan dan berubah menjadi Kemenpora. “Jangan sampai ini menjadi kasus Hambalang jilid ke-2,” kata MRE, Wilmar Rizal Sitorus, SH.

Karena sudah habis masa waktunya dan tak diperpanjang maka sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961, untuk Hak Guna Bangunan (HGB), satu tahun sebelum berakhir haknya harus diperpanjang. Konsekuensinya kalau tidak diajukan perpanjangan, tanahnya hapus menjadi tanah negara bebas. Sedangkan untuk HGU dua tahun sebelumnya harus diperpanjang.
Seperti inilah kontruksi kasus antara PT. MRE dengan PT. Taspen. Sejak tahun 2000 sudah hapus. Tiba-tiba pada 2002 muncul pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat, padahal surat pelepasan hak (SPH) nya tidak ada.

Faktanya, pada 30 Maret 2012 SHGB/205 sudah habis. Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 tanah tersebut menjadi tanah negara bebas dengan kosekuensi harus dimohonkan ulang.
PT MRE sejak 5 September 2014 sudah mengajukan permohonan penerbitan SK Pemberian Hak atas tanah negara seluas 16.600 meter persegi untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rudi Pamaputera mengeluh bahwa sudah 30 tahun lamanya dia dan keluarga merasa ‘’teraniaya’’ secara lahir dan batin. “Usia saya sekarang sudah 79 tahun, tanah saya ( PT. MRE ) seluas 16.600 M2 tersebut masih dalam keadaan kosong. Bertahun-tahun telah dimanfaatkan orang lain, dijadikan lahan parkir dengan berbayar atau dipungut bayaran. Masyarakat mengetahui tanah kosong tersebut adalah milik PT. TASPEN atau PT. Arthaloka. Dan beberapa kali sudah saya coba masuk dan ingin mendirikan kembali Plang di atas tanah tersebut, namun SATPAM PT. Arthaloka yang selalu ‘ganas’’ menolak/melarang saya memasuki areal lahan tersebut. Sehingga setiap kali saya akan masuk ke tanah milik saya (PT. MRE) selalu tidak diizinkan,” katanya.

Memang jadi persoalan baru karena di atas tanah tersebut dijadikan tempat parker. Siapa yang menikmatu uangnya? (tim).

 1,895 total views,  3 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *